Urus 1 bulan gaji tak terbayar dari Geo Cepu, buruh minyak minta bantuan DPRD Blora

Foto: Gatot Aribowo

Agung Pujo Susilo, Ketua Serikat Pekerja Kontrak Pertamina Cepu menyapa wartawan usai keluar dari ruangan Ketua DPRD Blora, Senin (4/10/2021).

Senin, 04 Oktober 2021 13:29 WIB

BLORA (wartablora.com)—Tak kurang 300 buruh perminyakan di lapangan minyak Alas Dara Kemuning tidak menerima gaji selama sebulan dari PT Geo Cepu Indonesia. Gaji bulan Agustus 2017 ini tak terbayar saat perusahaan KSO (kerja sama operasi) dari PT Pertamina EP dinyatakan pailit pada September 2017. Belum diketahui secara pasti, apakah PT Geo Cepu Indonesia telah membayar gaji dan hak-hak tunjangan buruh-buruh kepada PT Caraka apa belum. PT Caraka adalah subkontraktor yang dipasrahi mendistribusi gaji dan hak buruh. Pastinya, hingga 4 tahun ini ratusan buruh tersebut tidak menerima gaji Agustus 2017 dan hak-hak mereka lainnya.

Agung Pujo Susilo, Ketua Serikat Pekerja Kontrak Pertamina Cepu pada Senin, 4 Oktober 2021 mendatangi DPRD Blora bersama belasan anggotanya. Mereka meminta DPRD Blora untuk membantu persoalan tersebut. Pasalnya, sebagian pekerja ini akan memasuki pensiun. Sementara ada tunggakan BPJS kesehatan selama 7 bulan yang tidak diselesaikan PT Caraka, subkontraktor PT Geo Cepu. Padahal jika sudah memasuki pensiun, pekerja-pekerja ini akan beralih status iuran BPJS kesehatan, menjadi iuran mandiri. Persoalannya, jika masih ada tunggakan sulit akan beralih status.

"Saya akan kejar terus. Tanggal 18 (Oktober) nanti kita audiensi lengkap. Semua harus ada. PT Caraka juga Pertamina. Karena PT Geo sendiri sudah tidak ada lantaran pailit," kata Pujo usai bertemu Dasum, Ketua DPRD Blora.

Sebelumnya, perjuangan menuntut hak-hak ini telah mereka lakukan sepanjang akhir 2017 hingga sekarang. Mulai dari menginap di depan Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora hingga menemui dinas yang sama tapi di tingkat provinsi. Bahkan di Semarang saat dimediasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, PT Caraka menandatangani kesanggupan menyelesaikan kewajibannya di atas surat bermeterai. Faktanya, hingga 2 bulan kesanggupan yang menjadi komitmen perusahaan subkontraktor tersebut justru diingkari. Uang lebih dari Rp3,3 miliar tak lekas diberikan kepada 300-an buruh, yang setiap buruhnya paling sedikit memiliki hak Rp11 juta dari kewajiban yang harus dibayarkan PT Geo Cepu melalui PT Caraka.

Dasum, Ketua DPRD Blora menjanjikan akan memediasi semua pihak untuk selesainya persoalan tersebut.

"Tadi saya sudah lobi-lobi. Mereka (PT Caraka dan Pertamina) meminta kelonggaran waktu untuk dipertemukan (dengan buruh). Saya tawarkan tanggal 18 Oktober, dan mereka siap," katanya.