Larang POM Mini jual pertalite, Pertamina tawarkan Pertamax

Foto: Dokumen wartablora.com

 POM mini, yang di Blora dilarang jualan pertalite lagi.

Selasa, 01 Oktober 2019 18:29 WIB

BLORA (wartaEkbis)—Pertamina menawarkan kepada pemilik POM mini di wilayah pemasaran Kabupaten Blora untuk menjual pertamax, sebagai ganti larangan pengambilan pertalite di SPBU-SPBU. Tawaran ini untuk menjawab protes para pemilik POM mini yang banyak tersebar di desa-desa yang jauh dari jangkauan SPBU.

"Iya, betul. Tawaran itu ada 2, salah satunya menjual Pertamax," kata Haryadi, Sales Executive Retail III di Marketing Operation Retail IV Jawa Tengah DIY.

Dalam beberapa hari terakhir ini Pertamina melarang SPBU-SPBU di wilayah pemasaran Kabupaten Blora untuk menjual produk pertalite kepada POM mini. Larangan ini memicu protes dari para pemilik POM mini. Protes tersebar melalui media-media sosial, sebelum mereka melayangkan surat ke Pertamina MOR IV.

"Kami tidak bermaksud mendzolimi mereka. Mereka itu telah kita jadikan mitra. Hanya kami meminta mereka untuk mengerti posisi kami. Di penjualan pertalite kami itu rugi. Mereka yang untung itu SPBU dan pemilik POM mini. Jadi kita tawarkan untuk sama-sama untungnya, kita jualan pertamax saja," kata Haryadi.

Wahyu Baskoro, perwakilan para pemilik POM mini yang menyebut diri mereka sebagai Persatuan Pengusaha POM mini Kabupaten Blora menyatakan penolakannya untuk menjual pertamax. Menurutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat desa sulit menjangkau harga eceran Rp11-12 ribu per liternya untuk pertamax.

"Harga pertamax sudah Rp9.850 di SPBU. Kita jualnya terendah Rp10.500. Itu kalau jarak tempuh dekat. Kalau jauh, 10 kilometer atau 20 kilometer dari SPBU, kita jualnya di atas itu. Sulit menjualnya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sekarang," katanya kepada wartawan usai pertemuan.

 Pengakuan Wahyu, penolakan tersebut bukan dari dirinya pribadi.

"Kami sudah melakukan rapat dengan para pemilik POM mini. Jumlahnya ratusan di Blora ini. Intinya kami ingin diperbolehkan lagi kulakan pertalite di SPBU," ujarnya.

Maraknya POM mini di desa-desa yang jauh dari jangkauan SPBU memang tidak dapat dielakkan lagi untuk menggeser warga yang menjual bahan bakar minyak eceran. Namun, kata Haryadi, tidak semua POM mini memperhatikan faktor keamanannya.

"Faktor keamanan ini termasuk kulakan pakai jerigen. Ini sudah dilarang Pertamina, karena kita jualan barang beresiko yang mudah terbakar. ini yang menjadi salah satu faktor juga mengapa kita melarang SPBU untuk menjualnya kepada warga masyarakat yang menggunakan jerigen," kata Haryadi.

Sebetulnya, kata Haryadi lagi, secara regulasi tidak diperbolehkan untuk menjual bahan bakar minyak secara eceran kecuali oleh SPBU. Namun berhubung SPBU tidak menjangkau daerah pedalaman atau desa-desa pelosok, maka ada pengecualian untuk penjualan eceran bahan bakar minyak oleh masyarakat.

"Tidak ada namanya ijin usaha untuk menjual bahan bakar minyak secara eceran, kecuali ijin tersebut untuk SPBU. Untuk pedagang eceran seperti di pinggir jalan, atau POM mini yang sedang marak, itu tidak bisa untuk dapat ijin," jelas Haryadi.

Untuk mengatasi ini, Haryadi memberikan tawaran opsi membuat Pertashop sebagai ganti dari POM mini.

"Modalnya setidaknya Rp500 juta, itu di luar penyediaan lahan," imbuh Haryadi. (*)

Kerja sama Pemkab Blora dengan wartablora.com
30/10/2019 19:00 WIB

Gerakan tanam padi MT I 2019-2020 mulai digalakkan