Ditarget setoran Rp46 miliar, BPH berupaya penuhi

Foto: Gatot Aribowo

Heri Slamet Haryadi, Direktur Utama PT Blora Patragas Hulu.

Selasa, 21 September 2021 15:30 WIB

BLORA (wartaEKBIS)—PT Blora Patragas Hulu (BPH) yang mengelola participating interest Pemerintah Kabupaten Blora di Blok Cepu akan berupaya memenuhi target setoran ke PAD yang diminta. Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pemilik perusahaan perseroan daerah tersebut meminta manajemen untuk menyetor pendapatan asli daerah tahun ini sebesar Rp46 miliar. Setoran ini turun dari Rp54 miliar pada tahun sebelumnya. Secara total sejak beroperasinya hak partisipasi (participating interest, dikenal dengan PI) di Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Ltd, PT BPH telah menyetor ke pendapatan asli daerah hingga tahun 2020 sejumlah Rp105 milyar.

Direktur Utama PT Blora Patragas Hulu Heri Slamet Haryadi mengatakan, turunnya target setoran lantaran beberapa hal, antara lain untuk segera bisa menyelesaikan pengembalian biaya investasi. Harapannya tahun ini pengembalian tersebut selesai, sehingga mulai tahun depan setoran pendapatan ke Pemkab Blora dapat dinaikkan.

"Harapan kami tahun ini pengembalian investasi kepada investor selesai. Dengan demikian nantinya pendapatan kita tidak dikurangi untuk pengembalian investasi, sekaligus persentase bagi hasil akan mengalami perubahan dengan kurang lebih dua per tiga atau sebesar 63,80% yang diterima BPH setelah BEP," terangnya saat ditemui wartaEKBIS di kantornya, Selasa (21/9/2021).

BEP mengacu pada break even point, yakni kembali modal.

Menyelesaikan pengembalian investasi kepada investor adalah salah satu porsi yang harus dipenuhi PT BPH selain porsi kewajiban membayar pajak yang melekat pada usaha pertambangan migas. Kewajiban ini disebutkan Heri harus setiap bulannya dipenuhi kendati pendapatan dari penjualan minyak mentah ke kilang Pertamina tidak setiap bulan diterima tunai. Sehingga menurutnya wajar jika ada cadangan yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pajak. Apalagi PT BPH pernah memiliki masalah tunggakan pajak sebelumnya.

"Ada 3 kewajiban yang harus kita lakukan, yakni kepada negara berupa pajak, kepada investor berupa pengembalian modal, dan kepada pemerintah di daerah sebagai pemilik berupa setoran pendapatan. Kita selalu berupaya memenuhi," ujarnya.

Investor ini adalah PT Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) yang menalangi PT BPH saat menyetorkan modal ke operator Blok Cepu saat pertama kalinya hak partispasi diterapkan di Indonesia. Hak ini bisa disebut sebagai pembagian hasil antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dari kekayaan minyak dan gas yang ditambang. Pemegang hak partisipasi ini antara lain: Blok Cepu yakni Pertamina EP Cepu, 45%, ExxonMobil Cepu Ltd 20,5%, Ampolex (Cepu) Pte.Ltd 24,5%, PT Sarana Patra Hulu Cepu 1%, PT Asri Dharma Sejahtera 4,48%, PT Blora Patragas Hulu 2,182%, dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana 2,24%.

Selain ingin segera menyelesaikan pengembalian investasi kepada investor, Heri menambahkan hal lain yang menyebabkan turunnya target setoran. "Produksinya (Blok Cepu) juga sudah menurun kendati ini belum tentu juga berpengaruh pada pendapatan lantaran ada ketergantungan pada harga minyak mentah," imbuhnya sembari menambahkan asumsi harga minyak mentah dari target setoran adalah US$60 per barel. ***